KESENJANGAN SOSIAL DI DALAM MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN PRIBADI MANUSIA ITU SENDIRI


PERMASALAHAN DI BIDANG KESENJANGAN SOSIAL
Seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan, Bangsa Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada aneka permasalahan yang menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya. Masalah sosial tersebut meliputi:
  • Kemiskinan
Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian
serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak
terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang,
perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial.
Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab
maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial
lainnya seperti ketunaan sosial,kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan
dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk
mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar.

Jumlah penduduk fakir miskin di Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 14,8 juta jiwa.
Pada tahun 2003 jumlah penduduk fakir miskin mencapai sebanyak 15,8 juta jiwa.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk fakir miskin.
Penurunan jumlah penduduk fakir miskin selama periode 2003 – 2004 terjadi sejalan dengan
makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dari 37,4 juta jiwa
pada tahun 2003 berkurang menjadi 36,1 juta jiwa pada tahun 2004. Dibandingkan dengan
tahun 2003, maka terjadi penurunan jumlah penduduk fakir miskin sebesar 1 juta jiwa atau
sebesar 6,4 persen. Selain faktor keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai
program pengentasan kemiskinan oleh berbagai instansi, juga dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian yang mulai membaik dan situasi politik yang kondusif dan nilai rupiah yang
stabil. Kontribusi Depsos untuk program pemberdayaan fakir miskin antara lain melakukan
terobosan yang melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan LSM.

Walaupun terjadi penurunan jumlah, namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia,
maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit ditanggulangi, karena mayoritas
termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus menerus atau
disebut juga sebagai kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang dikategorikan sebagai Fakir Miskin termasuk kategorikemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan.
Selain itu terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara
(transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis,
bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara
jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.
Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat disebabkan faktor internal
(ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidak mampuan dalam
menampilkan peranan sosial dan ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial
yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada
penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas
kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistim ekonomi
kerakyatan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi
kapitalis. Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal
dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani,
karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (culture poverty), tidak ada kemauan/ pasrah/
patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan
a-sosial, berperilaku desktruktif atau melakukan tindak kriminal.
  • Keterlantaran
Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/penelantaran
anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab.
Kita semua sependapat bahwa anak merupakan asset dan
generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya
agar mampu bersaing dalam era globalisasi. .
Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena
ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau
memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak
tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. 

Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah,
remaja dan pemuda. Pada tahun 2004, diperoleh data bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia
sekitar 3,3 juta anak. Selain itu tercatat 10,3 juta anak rawan terlantar atau 17,6% dari
jumlah seluruh anak (58,7 juta) di Indonesia. Fenomena lain dari anak terlantar adalah
munculnya anak jalanan yang saat ini diperkirakan jumlahnya lebih dari 98 ribu anak, dan
selain itu kini kita menghadapi kenyataan meningkatnya populasi anak yang menghadapi
perlakuan salah yaitu anak-anak yang terpaksa bekerja ditempat-tempat yang memiliki
resiko tinggi.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi
Departemen Sosial adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang No: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai
kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara pisik, mental maupun sosial.
Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena kondisi tersebut akan berakibat
tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan
global. Berbagai kebijakan dan program perlu ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan
agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang
merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa
depan bangsa.
Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah keterlantaran
adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas
permasalahannya semakin bertambah, padahal, keberhasilan pembangunan tercermin antara
lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia didalam struktur kependudukan.
Jumlah manusia lanjut usia pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 15,3 juta jiwa atau
7,6% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2005 manusia lanjut usia diperkirakan akan
meningkat menjadi 19 juta orang atau 8,5% dari jumlah penduduk. Fakta ini akan sangat
berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi
pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar
mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui
usaha pelembagaan para lanjut usia.
  • Keterpencilan / Ketertinggalan
    
    Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan
    kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan
    dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang
    dialami oleh sekitar 267.795KK Komunitas Adat Terpencil tersebar di 2811 lokasi,
    2328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 propinsi (Pusdatin Kesos, 2004).
    Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat
    kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan
    pembangunan baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian,
    mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat
    menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya
    keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Masalah keterpencilan dan ketertinggalan yang selama ini hanya dikaitkan dengan
    soal kemiskinan; dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks.
    Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM,
    Lingkungan, Integrasi Sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan
    salah.
Peralihan pemerintahan dari Kabinet Gotong Royong ke Kabinet Indonesia Bersatu,
merupakan rangkaian dari keberlanjutan proses membangun Indonesia sesuai dengan
konsensus kolektif bangsa Indonesia ke depan. Berbagai persoalan bangsa dewasa ini,
akan diatasi secara simultan dengan melakukan “penguatan sistem pemerintahan dan
ketatanegaraan yang sejalan dengan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar pendirian
Negara Kebangsaan Indonesia”. Komitmen nasional ini mengamanatkan bahwa Indonesia ke
depan akan lebih mengacu pada upaya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan
lebih menekankan pada perwujudan rasa aman, adil dan sejahtera bagi seluruh warga
masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Kabinet Indonesia Bersatu yang digariskan
oleh Presiden yakni kedamaian, keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan pembangunan
Indonesia yang harus dicapai bersama.
Di samping itu, disadari pula bahwa Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran
sistem pemerintahan secara mendasar, dari sistem yang bersifat sentralistik beralih
kearah desentralistik dengan menekankan pada pemberian otonomi yang seluas-luasnya
namun bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan kota sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini telah
membawa perubahan secara mendasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang
ditandai oleh tumbuhnya kesadaran politik masyarakat atas hak-haknya sebagai warga
negara, sistem pemerintahan yang lebih demokratis, semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan terhadap hak masyarakat dan iklim perekonomian yang lebih kondusif.
Di samping perkembangan di atas, terdapat beberapa kecenderungan yang kurang kondusif
seperti: pemekaran daerah, baik kabupaten/kota maupun propinsi baru, munculnya ego
kewilayahan atas dasar kesukuan, kedaerahan dan lain-lain, munculnya disparitas antar
wilayah, sebagai akibat dari terjadinya penguasaan kekayaan daerah secara otonom,
terjadinya diskontinuitas hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Propinsi dan Pusat.
Gerakan reformasi tahun 1997 mengikuti pasca krisis telah menyebabkan terjadinya
berbagai perubahan secara fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut
antara lain : pertama, tuntutan keadilan di bidang ekonomi di daerah semakin gencar
didukung oleh munculnya berbagai gerakan separatis di sebagian wilayah menjadi sebuah
ancaman disintegrasi nasional; kedua, sistem multi partai dengan jumlah hingga puluhan,
menyebabkan terjadinya kooptasi eskalasi politik mulai dari akar rumput hingga` pada`
tingkat` elit` politik, yang akan `menjadi` potensi meluasnya kepentingan kelompok yang
akhirnya akan merapuhkan kohesi sosial dan akhirnya mengancam stabilitas nasional; ketiga,
semakin hilangnya identitas dan pembudayaan simbol-simbol integralistik seperti nasionalisme,
patriotisme dan penghargaan serta penghormatan terhadap simbol integrasi yang terefleksi
pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya telah
mulai bermunculan simbol-simbol kedaerahan, kesukuan, agama, yang kesemuanya mengarah
pada sikap ethnocentrisme; keempat, munculnya gejala kebebasan yang miskin kontrol,
saling curiga, stigmatisasi kelompok atas kelompok lainnya, serta terjadinya kristalisasi
kelompok atas dasar kepentingan. Yang lebih membahayakan bagi kepentingan integrasi nasional
manakala sikap tersebut merambah pada akar rumput seperti konflik antar kampung, antar
massa partai tertentu, antar golongan, konflik antar suku yang merupakan contoh betapa
hilangnya simbol-simbol integralistik nasional pada tingkat akar rumput, yang pada
akhirnya akan memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s